Dalam penglihatan saya, ada dua hal yang menjadi agenda pembicaraan kita hari ini, yaitu

1) Potensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memajukan ekonomi nagari di Sumatera Barat.
2) Kesiapan nagari-nagari serta Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan TIK ini untuk kemajuan masyarakatnya.

Saya kira tidak ada seorangpun di antara kita yang akan menolak, bahwa TIK mempunyai potensi untuk memajukan ekonomi di daerah Sumatera Barat.

Dengan memanfaatkan TIK secara cerdas – yang dewasa ini demikian mudah untuk dikuasai oleh karena disainnya yang user-friendly, bersahabat dengan para pengguna – maka masyarakat nagari bisa mengetahui dengan cepat dan mudah berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta peluang ekonomi yang terbuka untuk dimanfaatkannya.

Para petani serta penduduk desa dengan mudah dan cepat dapat mengetahui berbagai masalah pendidikan, kesehatan, serta harga komiditi di berbagai pasar, bukan hanya di Tanah Air, tetapi juga di seluruh dunia.
Lebih dari itu, para petani dapat mengadakan negosiasi, bahkan mengikat kontrak secara online dengan para pembeli di daerah-daerah yang jauh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Sudah barang tentu, komoditi yang dapat dipasarkan oleh masyarakat nagari tindak hanya berwujud komoditi pertanian belaka, tetapi juga jasa, seperti agro wisata, wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliter, atau wisata budaya.

Menurut penglihatan saya, nagari-nagari di kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat sungguh-sungguh memerlukan pembangunan ekonomi, jauh lebih serius dari kebutuhan pembangunan ekonomi di kota-kota yang banyak sedikitnya sudah setingkat dengan rata-rata nasional.

Kesimpulan tersebut dapat dilihat dari angka-angka Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI) 2006 yang disajikan oleh Sdr Wahyu Handoyo .

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumatera Barat yang berdiam di nagari-nagari -- jadi di daerah kabupaten -- jauh di bawah taraf hidup dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berdiam di kota-kota Sumatera Barat.
Kekurangan gizi yang akut, tingkat kematian bayi dan ibu yang tergolong tinggi, kemiskinan dan keterbelakangan adalah kondisi yang umum terdapat di nagari-nagari.
Paparan Wahyu Handoyo tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
Seluruhnya itu bersumber pada suatu kenyataan dasar, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan.

Baik dunia pada umumnya maupun Republik Indonesia pada khususnya, untuk satu windu ke depan bertekad untuk mewujudkan delapan program yang tercantum dalam Sasaran Pembangunan Milenium 2015 (Millenium Development Goals 2015), yaitu: melenyapkan kemiskinan dan kelaparan absolut; menjamin pendidikan dasar secara universal; mendorong kesetaraan jender dan memberdayakan kaum perempuan; mengurangi tingkat kematian anak; memperbaiki kesehatan ibu; memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; menjamin kelesatian lingkungan;dan mengembangkan kerjasama sedunia untuk pembangunan.

Ketersediaan TIK jelas akan mendorong terwujudnya Sasaran Pembangunan Milenium itu.

Masalah selanjutnya yang perlu kita bahas adalah: kesiapan masyarakat nagari serta pemerintah daerah untuk memanfaatkan TIK ini untuk memajukan nagari-nagari di Sumatera Barat.
Sungguh menjadi perhatian saya secara khusus, bahwa ternyata sejak tahun 2002 Lembaga Kekerabatan Datuk Soda telah merintis adanya suatu data base untuk seluruh nagari yang ada di Sumatera Barat, termasuk dengan mempresentasikan Community-Based Information System (CIS) di Beijing pada tahun 2006 yang lalu.

Bagaimana keadaannya pada saat ini tercantum dalam halaman 2 Term of Reference Workshop ini, yang menyatakan: “Namun sungguh ironis, bahwa hingga 5 tahun sejak diluncurkan, komunitas nagari belum terlibat secara aktif dalam mengelola data web mereka.
Hal ini diperparah dengan minimnya respon Pemerintah Daerah Tingkat II terhadap surat Wakil Gubernur Sumatera Barat (September 2004) untuk terlibat aktif membangun Nagari melalui www.nagari.org."

Ringkasnya, program ini sudah berjalan dan disediakan selama lima tahun sampai saat ini, tetapi belum banyak kemajuan yang dicapai.

Secara pribadi saya sangat menghargai prakarsa Lembaga Kekerabatan Datuk Soda – baik pada tahun 2002 maupun dalam tahun 2007 ini – dan berharap sungguh-sungguh agar program ini berhasil baik.
Namun, dalam hubungan ini saya merasa bahwa adalah sangat urgen untuk menelaah mengapa demikian kecil minat komunitas nagari dan Pemerintah Daerah Tingkat II terhadap program ini.

Saya percaya bahwa berhasil tidaknya program CIS ini dalam tahun-tahun mendatang banyak bergantung pada keberhasilan upaya kita untuk memahami dan mengatasi akar masalah kecilnya minat komunitas nagari serta Pemerintah Daerah Tingkat II terhadap TIK ini.

Menurut penglihatan saya, kurangnya minat tersebut antara lain dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Belum banyak yang mengetahui adanya kemudahan CIS yang ditawarkan oleh Lembaga Kekerabatan Datuk Soda sejak tahun 2002.
Ini adalah masalah sosialisasi, yang tidak terlalu sulit diatasi.
Kampanye terpadu melalui berbagai sarana bisa mengatasi masalah ini.

2. Belum tersedianya sarana serta tenaga teknis yang mampu mengoperasikan TIK di tingkat nagari.
Saya rasa masalah ini juga tidak terlalu sulit untuk diatasi, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan sarana serta memberikan pelatihan kepada kaum muda, melalui pendidikan.
Seperti kita ketahui dewasa ini seluruh sekolah di Sumatera Barat sudah mempunyai fasilitas internet, sebagai bagian dari program internet secara nasional.

3. Belum banyak yang memahami kegunaan fasillitas TIK yang ada untuk memajukan taraf hidup penduduk.
Hal ini juga dapat diatasi dengan tidak terlalu sulit, dengan cara melancarkan program penyuluhan tentang berbagai kegunaannya bagi pembangunan ekonomi, baik dalam bidang pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, atau pariwisata.

4. Merasa sudah puas dengan keadaan sekarang ini, yang bisa disebabkan oleh karena tidak adanya keinginan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik lagi, atau oleh karena bantuan dari para sanak saudara yang merantau dirasakan sudah memadai.
Hal ini bisa menjadi masalah, oleh karena fakta menunjukkan bahwa taraf hidup dan kondisi rata-rata di nagari di Sumatera Barat jauh di bawah rata-rata taraf hidup di kota-kota.

5. Merasa khawatir bahwa ketersediaan fasilitas TIK dapat menggoyahkan moral masyarakat.
Kekhawatiran ini dapat diatasi secara teknis dengan cara meningkatkan pengamanan jaringan TIK itu dari situs-situs yang tidak diinginkan.

Ada suatu hal yang perlu saya mohonkan perhatian kita sekalian, yaitu risiko yang bisa timbul dari keterbukaan yang akan mengiringi penggunaan TIK ini.
Menyediakan jaringan TIK sampai ke nagari dengan sendirinya akan menempatkan nagari sebagai bagian menyeluruh dari kehidupan global, dengan segala peluang, manfaat, dan risikonya.

Masalahnya bukanlah apa nagari-nagari akan kita buka untuk pengaruh global atau tidak, oleh karena pada saat inipun nagari-nagari sudah mengalami pengaruh tersebut, melalui video CD, melalui apa yang disebut sebagai ‘organ tunggal’, melalui kunjungan para warga nagari ke rantau, melalui para perantau yang sekali setahun pulang kampung, melalui demikian banyak media massa, baik media nasional maupun media lokal, atau melalui siaran televisi.

Dalam taraf sekarang ini saja media massa local di Sumatera Barat sudah penuh dengan berita dan ulasan yang menyedihkan tentang kejadian-kejadian yang tidak terbayangkan akan pernah terjadi di Minangkabau dalam kurun pra-globalisasi.

Masalah kita sekarang adalah bagaimana mempersiapkan masyarakat nagari agar pada suatu sisi mampu memanfaatkan peluang yang terbuka untuk memajukan ekonomi penduduk, dan pada sisi yang lain bagaimana memelihara warisan sejarah serta ciri khas budaya Minangkabau terhadap pengaruh-pengaruh yang merusak.

Langsung atau tidak langsung, jawaban terhadap masalah ini akan terkait dengan sistem nilai sosial serta struktur masyarakat nagari-nagari sendiri.
Perlu kita ingat, bahwa baik sistem nilai sosial maupun struktur masyarakat nagari menurut adat dirancang sebagai suatu masyarakat tertutup dan berdiri sendiri-sendiri, ‘Adat salingka nagari’, demikian kaidah dasar yang kita anut.
Mungkin itulah sebabnya – selain dari LKAAM yang lebih merupakan suatu organisasi para pemangku adat -- mengapa tidak ada institusi adat yang bersifat komprehensif di atas tingkat nagari, seperti di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, atau propinsi.

Dengan demikian, dapat kita bayangkan bahwa pada dasarnya nagari-nagari menghadapi peluang dan ancaman globalisi yang merupakan kekuatan besar ini secara sendiri-sendiri saja.
Sudah barang tentu keadaan seperti itu bukanlah hal yang ideal.

Agar dapat mengambil manfaat serta mengatasi ancamannya secara bersama-sama, izinkan saya menyarankan agar dikembangkan sistem nilai sosial dan struktur masyarakat supra nagari yang pada suatu sisi mampu memanfaatkan peluang yang terbuka secara optimal, pada sisi lain mampu memelihara esensi terbaik dari jati diri Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Untuk menyusun hal itu mungkin pada tingkat Sumatera Barat perlu dibentuk suatu ‘Forum Terpadu Tungku Tigo Sajarangan’ yang mencakup LKAAM, MUI, serta kalangan kampus.
Sudah barang tentu, jika diperlukan, tenaga-tenaga dari Rantau bisa diminta bantuan a la kadarnya, baik tenaga maupun fikiran.

Wallahua’lam bissawab.
Jakarta, 28 November 2007