(Dikutip dari milis Minangkabau)

Tanggapan:

Saya orang Minangkabau yang secara administrasi-negara sejak tahun 1961 (sesudah pergolakan daerah) bukan penduduk (warga) Sumbar, ikut serta dalam mailing-list Minang ini karena masih percaya pada petuah moyang yang menyebutkan: nan baiak ditarimo jo mufakat, nan buruak ditulak jo etongan, bajalan samo mairiang, baiyua samo maisi.

Lalu kalau bukan penduduk/warga/orang Sumbar, apa urusannya ikut-ikutan tidak menyetujui (ataupun mendukung) kebijaksanaan pembangunan di Sumbar

Apapun yang dilakukan oleh pemerintah di Sumbar pasti akan mempengaruhi sifat, perilaku kamanakan-kamanakan di kampuang (mereka ini, suatu saat akan datang masanya pindah menjadi orang Indonesia di daerah lainnya, dan orang lain itu akan menyebut mereka sebagai orang Minang atau orang Padang dan tidak disebut sebagai orang Sumbar.
Lain halnya bila dia pindah ke Eropa atau Amerika, penduduk di sana tak akan menyebutnya sebagai orang Padang atau orang Minang, tapi mungkin menyebutnya sebagai orang Asia).

Jika mengikuti petuah lainnya yang berbunyi rumpuik sahalai alah bamiliak, tanah sabingkah alah bapunyo, malu nan alun dibagi lai, maka saya masih memiliki rasa malu apabila kamanakan-kamanakan yang datang dari Sumbar tersebut bertingkah tidak sesuai dengan adat Minang yang diwariskan moyang kita (apa hal ini pernah dijumpai Silakan baca scanning berita ini).
Sebaliknya apabila orang Sumbar berprestasi, apakah saya ikut-ikutan bangga, jawabnya belum tentu!; tergantung dari situasi dan kondisinya!

Contohnya begini: Saya ini atlet dari DKI atau dari Papua bertanding melawan atlet dari Sumbar yang bukan orang Minang pula (4 syaratnya untuk bisa disebut sebagai orang Minang), apakah saya akan bangga seandainya saya kalah bertanding!

Dalam mailing list terdahulu saya menyebutkan jenis-jenis pembangunan yang mungkin tidak akan mendapat dukungan dari orang Minang, yaitu bidang pariwisata dan bidang industri barang konsumtif.
Kalimat di atas yang berbunyi "Pariwisata memang solusi tepat untuk meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat Sumbar mengingat kita tidak mempunyai sumber daya alam yang layak seperti daerah lain", se olah-olah hanya SDA yang bisa meningkatkan perekonomian. Padahal SDM lah yang sangat menentukan segala sesuatunya.
Tidak semua negara/daerah yang kaya SDA menjadi maju perekonomiannya, bahkan banyak terjadi hal yang sebaliknya.
Rentang luas Indonesia seperti jarak dari London ke Teheran. Negara-negara Jerman, Israel, Jepang dan negara-negara Scandinavia dsb. padamulanya tidak dibangun dengan hasil industry of pleasure.
Bahwa pengembangan industry of pleasure memang bisa menciptakan sedikit lapangan kerja untuk masyarakat, akan tetapi apakah tidak ada bentuk (jenis) industri lainnya yang lebih cocok diperkenalkan pada masyarakat kita yang tak sama adatnya dengan daerah lainnya.
Apo untuangnyo untuak urang kampuang apabila di kota-kota Sumbar dibuka restoran KFC, sementara mereka meimpor seluruh bahan bakunya dari negeri mereka. Atau lebih ekstrim lagi seperti yang terjadi di daerah lainnya, penduduk pribumi dilarang masuk ke resort eksklusif ekspatriat demi untuk melindungi kepentingan mereka.
Lain halnya apabila mereka mendirikan industri yang sedikit bertehnologi
Kedua bidang tersebut membutuhkan jasa pelayan, buruh yang bersedia diperintah oleh bos dengan aturan ketat, dan hal semacam ini tidak sesuai dengan budaya orang Minangkabau.

Jauh sebelumnya, pemerintah kolonial Belanda telah mengidentifikasi sifat semacam ini dan menuliskannya di dalam arsip-arsip peninggalan mereka.
Proyek jalan KA, tambang Ombilin, semen Indaruang dahulunya tidak dikerjakan oleh pekerja-pekerja lokal tetapi oleh tenaga kerja yang didatangkan dari daerah lainnya bahkan dari Cina. Tambang batubara Ombilin oleh orang rantai.
Perihal baik atau buruknya sifat semacam ini tidak usah kita bahas di sini.

Pemerintah Sumatera Barat (kabupaten&provinsi) berupaya mempromosikan kedua bidang tersebut dengan mengeluarkan biaya besar (termasuk SDMnya) untuk mengikuti irama gendang pembangunan model pemerintah Pusat Indonesia.

Kedua bidang tersebut dianggap mampu menyediakan/menampung tenaga kerja dan menghasilkan devisa secara instan serta gampang menarik pajaknya.
Rupanya yang dianggap tenaga kerja oleh pemerintah kita hanyalah orang-orang yang bersedia bekerja di sektor formal saja seperti menjadi buruh, kuli, pegawai, tkw atau pengasuh anak di rumah tangga wanita karir .... dan bahkan (maaf!) pelacur disebut pula sebagai pekerja.

Kegagalan manajemen pemerintah Soekarno dan Suharto selama ini, ialah mengabaikan sifat budaya lokal, seolah-olah sifat WNI keturunan cina yang pernah dimanjakan penjajah Belanda sama saja dengan orang Minang atau suku Minang sama saja dengan suku lainnya di Indonesia ini.

Lalu dengan cara apa yang cocok untuk membangun Sumbar saat ini
Jawabannya sesuaikanlah dengan masalahnya serta sifat budayanya.
Apesnya, kata budaya ini telah dikawinkan pula dengan kata seni dan pariwisata oleh para penguasa Indonesia yang berbudaya J yang tidak memahami bahasa Indonesia secara utuh sehingga tehnologi dan (+ informasi/ilmu pengeth.) tidak termasuk urusan budaya oleh pemerintah kita.

Tentang masalah besar yang ada, sudah saya tulis dan buatkan animasi sejelas-jelasnya berdasarkan kutipan data dari Unicef dan Unand di file-file lainnya di situs ini.
Selanjutnya, mengingat provinsi ini merupakan daerah rawan bencana alam maka ekonomi pencegahan bencana atau perputaran uang di sekitar usaha-usaha mencegah/mengurangi kerugian akibat bencana alam seyogyanya dijadikan acuan atau lokomotif untuk menggerakkan kegiatan/proyek yang dipromosikan (dibiayai) oleh pemerintah.
Misalnya penanaman pohon kelapa dan bakau di sepanjang pantai atau penghijauan bukit-bukit dengan pohon jati, bambu, dsb. yang kesemuanya tanaman ini bernilai ekonomis apabila bisa mengelolanya secara moderen.

Secara budaya tak ada orang Minang yang mau disebut miskin, Rumah buruak ja-an sampai tampak dek urang maliang, Mambuhua ja-an badungkua, Mauleh ja-an mangasan, Paham ja-an sampai tajua, Budi ja-an sampai tagadai.
Dari duhulu moyang kita telah mengingatkan perilaku maling yang sangat senang menyatroni rumah buruak.

Bukankah rumah buruak dalam bentuk bencana alam, kemiskinan, kekacauan dsb. dijadikan lahan empuk untuk mengumpulkan dana/bantuan untuk dikorupsi dengan mudah.
Pemerintah R.I. mengajar rakyatnya untuk berbondong-bondong bersedia didaftar menjadi wong cilik nan miskin.

Jaman sekarang ini, apapun yang disebut kemajuan (menurut awam memiliki banyak $ /materi) tak akan bisa diraih apabila tanpa pendidikan yang bermutu (sesuai dengan standar nasional ataupun internasional.)

1. Tak akan tercapai pendidikan bermutu apabila masalah gizi balita tidak diselesaikan. Biarpun sekolahnya bagus, tapi bila kerusakan otak telah terjadi ketika balita, maka hasil pendidikan yang diberikan tidak akan optimal.

2. Selanjutnya untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu diperlukan dana yang terencana. Koperasi atau kegotong-royongan adalah sifat dasar orang Minangkabau untuk menghimpun dana.

3. Lalu kalaulah padat betul penghuni kampuang dan susah hidup karena tak bisa berproduksi di kampuang sendiri (..... ? ? ? ), silakan sebagian pergi merantau mancari cara penghidupan lain di negeri orang.

4. Bila sudah berhasil, kirimlah pitih ka kampuang atau kembali menetap di kampuang/pensiun. Bila gagal di rantau tentu malu kita mau pulang, lebih baik melebur saja di rantau.

Benchmark pembangunan untuk masyarakat yang berbudaya Minang, kalau bisa ambo manyabuikkannyo ialah masyarakat nagari Koto Gadang (sebelum kemerdekaan) dan beberapa nagari lainnya.
Tinggal lagi bagaimana menambah hal-hal yang masih kurang pada kedua contoh komunitas tsb.

Karena kota-kota besar kini tak lagi bersedia menerima pekerja informal (kaki limo), maka perantau dari kampuang haruslah memasuki bidang pekerjaan formal pula di negeri orang (bukan di kampuang sendiri!).

Negara negara kaya di Arab, Australia, Eropa, USA, Canada masih sangat membutuhkan Tenaga Kerja Professional yang berkemampuan.

Untuk itu perlu inovasi cara merantau baru yang cocok dengan budaya Minangkabau (TKI minang).
Inilah yang seharusnya perlu dibantu oleh Pemda, bukan memfasilitasi KDI di kampuang agar banyak wisatawan yang mengunjungi SB atau membiarkan berkembangnya industri pembalut/kain buruak/jamu/obat kuat pria.

Meningkatkan PAD bukanlah urusan masyarakat untuk memikirkannya.
Seberapapun pendapatan/peningkatan PAD tak akan bermanfaat bagi rakyat, apabila dikelola oleh aparat yang tidak produktif apalagi koruptif.

Ingat kasus wakil-wakil rakyat / DPRD periode yl. yang digaji dengan uang PAD.
Secara budaya yang mengendalikan masyarakat hanya empat golongan di Minangkabau yaitu pangulu-pamangku adat, cadiak-pandai, alim-ulama, bundo-kanduang.
Kalau diartikan secara harfiah apakah golongan-golongan tersebut telah didata dan difasilitasi oleh pemerintah saat ini.

Saya belum melihat empat masalah ini digarap dengan serius oleh Pemda, malahan Pemda beserta kelompok pers Sumbar (FWP) melakukan studi hendak meniru pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata ke Singapur, Malaysia, Thailand.

Saya sama sekali tidak mengatakan bidang-bidang pariwisata dan industri harus dilarang dilaksanakan di kampuang.
Pemerintah seharusnya tidak menghabiskan dana serta energinya untuk mempromosikan usaha-usaha yang hanya akan menguntungkan sekelompok pemodal saja (asing tentunya !).

Biarlah pekerjaan semacam itu diserahkan saja kepada urang panggaleh/swasta.
Dan khusus untuk wartawan di Sumbar, kapan anda akan membentuk Forum Wartawan Iptek atau Forum Wartawan Kesehatan/Kebugaran untuk lebih memajukan lagi SDM (index HDI) urang awak di kampuang!

Mana tahu nanti anda berkesempatan pula diajak gratis oleh Pemda ke Silicon Valley di CA atau ke Bangalore di Karnataka di mana perusahaan Infosys, Wipro, Aztechsoft mengangkat martabat India ke dalam pergaulan internasional atau ke laboratorium rekayasa genetika di mana domba Dolly direkayasa atau kembali ke Thailand tapi tidak ke Phuket (yang terkenal karena sex touristnya !) namun meninjau laboratorium pemulia bibit hewan dan tumbuhan di tempat lain.

Mari kito tetap dengan kesadaran menjadi orang Minangkabau nan manggunokan raso jo pareso, raso dibao naiak (ka utak suok), pareso dibao turun (dari utak kida) sehingga kita tetap diberi petunjuknya dengan shirath al mustaqim.

HDI = Human Development Index = nan Ampek tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia (diciptakan oleh UNDP) yang meliputi:
Derajad kesehatan
Status gizi
Lamanya menerima pendidikan
Jumlah pendapatan (miskin/kaya)

Nilai HDI dari setiap provinsi digambarkan oleh belah-ketupat bergaris. Panjangnya garis yang dimiliki suatu provinsi menggambarkan jurang perbedaan si miskin dan si kaya.
Jauah bajalan banyak diliek, lamo hiduik banyak diraso. Maliek tuah ka nan manang, mancontoh ka nan sudah. Sasek di ujuang jalan, babaliak ka pangka. Kok Udang tahu dibungkuak awak, dipareso angko di dalam data, dirasokan untuang rugi jo kali-kali, cubolah bandiangkan index HDI dari 3 provinsi yang sama-sama dijadikan objek untuk pengembangan industry of pleasure (pariwisata) oleh pemerintah (penguasa) .

Pada saat ini index Sumbar dan Bali sama, tapi tak serupa.
Yogya lebih tinggi indexnya ....karena jauh sebelumnya, Sultan HB IX membangun daerahnya bukan dengan pariwisata tapi dengan industri Otak (UGM).
Orang Jogya perlu mengucapkan tarimo kasih kapado alm.Sultan HB IX.
Akankah cucu anak-kamanakan kito akan mengucapkan terima kasih ataukah kekecewaan kepado kita yang berbuat sekarang ini.
Apakah dengan mengutamakan industri pariwisata di daerah ini index HDI akan meningkat tajam. Tanyakan kepada hati-nurani kita masing-masing sebelum memutuskan usaha apa yang perlu dikembangkan di ranah.

Maaf ambo mintakan kapado yang tidak sejalan dengan pandapek ambo iko.