sejarah
Hari ini Sabtu tanggal 25 November: pada tahun 1945, Peristiwa Olo, Syarif menghadapi regu tembak dgn berpantun: Di atas pisang, di bawah jantung-Di tengah tengah pohon kelapa, Biar ditembak, biar digantung- Asal Indonesia tetap merdeka.
HALAMAN UTAMA
HUBUNGI KAMI
ENGLISH VERS.
MINANG KABAU
BUKU TAMU
BAGALANGGANG
BANGUN NAGARI
  • Lhk Tnh Data[16-76]
  • Lhk Agam[4-73]
  • Lhk 50 Koto[9-76]
  • Pasaman[0-30]
  • Pasaman Brt[2-19]
  • Pesisir Sltn[0-36]
  • Sijunjuang[1-45]
  • Dharmasraya[0-21]
  • Solok[0-75]
  • Solok Selatan[0-13]
  • Pdg Pariaman[0-46]
  • Kt Bukit Tinggi[0-5]
  • Kt Padang[0-22]
  • Kt Pdg Panjang[0-4]
  • Kt Payakumbuh[0-7]
  • Kt Pariaman[0-9]
  • Kt Swh Lunto[0-14]
  • Kt Solok[0-1]
  • Surat Gubernur
  • PESAN ADMIN
    1. Untuk menindaklanjuti surat Gubernur kepada Rektor Perguruan Tinggi ttg. pembangunan nagari-nagari saiber, dan sesuai dengan kesepakatan masyarakat SB untuk 'Baliak ba nagari, kambali ba Surau' maka kini saatnya Generasi Muda mengambil peran

    2. Webmaster-Admin (73 th.) bersedia memberi petunjuk gratis cara pembuatan situs semacam itu kepada anak-kemenakan/mahasiswa.

    2. Praktekkan ilmu yang telah Anda pelajari di sekolah-sekolah khususnya ilmu Komputer/komunikasi

    3. Waktu bagi anak-anak muda, tak boleh dibuang percuma hanya karena 'sedang gilo maliek baruak barayun' di panggung-panggung hiburan, di televisi dan di mal-mal.

  • Calon Promotor
  • Masalah Besar I
  • Masalah Besar II
  • Malu indak dibagi
  • Asalnya Masalah
  • Agenda Kita
  • Nan Berprestasi

  • Batuka pandapek dgn urang nan didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang:

  • Gubernur SB: Waktu dalam konfirmasi !

  • L.K.A.A.M - S.B
    Minggu pertama, malam pk. 20.00 - 22.00 setiap bulan atau konfirmasi ke: 0812 661 6986

  • Ketua DPRD Sumbar: Waktu dlm konfirmasi !
  • Bakirim email unt. Mamak:
  • di LKAAM
  • di DPRD
  • di DPD

  • GURITIAK dari PALANTA MAK SATI
  • PRRI di Nagari Sulik Aie - 995948
  • Tiga Peristiwa Tragis di nagari Batipuah - 1054183
  • PRRI di nagari Tabek Sw. Tangah - 1064934
  • Para pemuda Talang dilepas menuju front Juang - 1125771
  • Tugu untuk mengingat PRRI di nagari Muaro Paneh - 1302853
  • 17 orang pemuda Sitalang berangkat ke Silapiang menjadi pejuang PRRI - 1526848
  • Nagari sebagai Unit Kesatuan Keamanan dan Pertahanan - 1429866
  • Nagari sebagai Unit Kesatuan Ekonomi - 1437149
  • P.R.R.I di nagari Rao Rao: Pendidikan di saat perang - 1559206
  • PRRI dalam Pergolakan Daerah th. 1950-an - 1440752
    Lihat Judul-judul Guritiak lainnya

  • Sabai & Mangkutak & JilaAtang di jaman Digital (Wisran Hadi)

  • Orang Minang
  • Paham di nan Duo
  • Cupak nan Duo
  • Alexander the Great
  • Takana jo kawan!
  • Penyumbang situs
  • Toko Buku UNP
  • Unduh yg Diperlukan

  • PRRI di Kt. Anau
  • PRRI di Simarasok
  • Menjaga M. Natsir
    di Rimba Masang
  • Surat untuk Gubernur
    Halaman ini sudah dilihat oleh: 877502 orang,

    Surat untuk Gubernur

    SURAT TERBUKA


    Jakarta, 24 Agustus 2012
    Kepada yth
    Bapak Gubernur
    dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
    beserta para Bupati dan Walikota
    Dan para pimpinan dan anggota-anggota DPRD Se Sumatera Barat
    Beserta para pemangku adat, agama dan cerdik pandai
    Dan segenap warga Sumatera Barat
    di Rantau, di manapun dan di Kampung Halaman


    di Ranah Minang

    Assalamu ?alaikum w.w.,
    ?MARI BERSAMA KITA BANTU SANAK-SAUDARA KITA
    SE RANAH DAN SE NAGARI
    YANG BERADA DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
    DI SUMATERA BARAT
    AGAR MEREKA TERLEPAS DARI JERAT KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN?

    DENGAN makin dikuasainya sumberdaya ekonomi dan jalur-jalur pusaran perdagangan dan industri di negara kita ini oleh para konglomerat dan kapitalis multinasional lainnya, yang pada gilirannya juga didukung dan dilindungi oleh para elit penguasa pribumi di NKRI ini, lebih dari separuh dari 240an juta rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.
    Dan ini terjadi di hadapan mata kita walau sudah 67 tahun kita merdeka.

    Menurut ukuran Bank Dunia, penduduk yang berpendapatan di bawah 2 US dollar atau 20 ribu rupiah per hari, tergolong ke dalam yang berada di bawah garis kemiskinan.

    Indonesia sekarang ini malah dikenal sebagai negara dengan penduduk termiskin di Asia Tenggara.
    Gambaran ini menyeluruh dan tak terkecualinya di kampung halaman kita di Ranah dan di nagari-nagari di Sumatera Barat sendiri.

    Kita-kita, baik yang di rantau maupun yang di kampung halaman sendiri, yang sudah terbebaskan dari jeratan kemiskinan tersebut, bagaimanapun, punya tanggung-jawab moral, spiritual, emosional maupun material-finansial, untuk bersama-sama menanggulangi nasib nahas yang diderita oleh sanak-saudara kita itu.

    Salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan sebahagian dari hasil pendapatan kita pemberian Allah itu, baik berupa zakat, infaq, sadaqah, atau sumbangan apapun untuk kita berikan kepada sanak-saudara kita yang dirundung oleh kemiskinan yang merisaukan itu.

    Jika saja kita bersatu hati dalam melakukan tugas sosial ini, maka insya Allah para sanak-saudara kita itu akan terbebaskan dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan itu.

    Berikut antara lain adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan secara bersama-sama dan terencana serta terprogram dengan baik untuk menanggulangi duka-nestapa sosial itu.

    Pertama,
    kita berbuat dan bertindak secara berkelompok dan bersinergi bersama-sama yang unit kesatuannya adalah Nagari dan Jorong kita masing-masing di Sumatera Barat.

    Di bawah supervisi dan bimbingan Gubernur Sumatera Barat, maupun Bupati dan Camat di Kabupaten, serta para Wali Nagari dan para Wali Jorong di setiap Nagari, bersama semua warga masyarakat di Nagari sendiri, kita membentuk Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZIS) Nagari, jika belum terbentuk.

    Pilihan lainnya adalah, kita membentuk BMT (Baitul Mal wat Tamwil), tapi dari antara tugas khususnya adalah seperti LAZIS yang dimaksud itu.

    Sasaran utama dari fungsi Lazis ini adalah bahwa kita secara bersama-sama melenyapkan kemiskinan dengan menghimpun Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZAS) dan sumbangan finansial lainnya dari warga masyarakat Nagari, baik yang berada di rantau maupun yang di kampung halaman sendiri.

    Fungsi Lazis ini juga bersinergi dengan fungsi ormas dan pemerintahan Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dalam upaya menanggulangi pemberantasan kemiskinan secara bersama-sama dan bersinergi di tingkat Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi itu.

    Kedua,
    pengurus Lazis, yang secara terprogram menjadikan Mesjid Nagari sebagai markas kegiatannya, dengan bekerjasama dengan administrasi pemerintahan Nagari, dan di bawah tilikan dan supervisi Wali Nagari dan Wali-wali Jorong, serta didukung oleh unsur kepemimpinan Tungku nan Tigo Sajarangan, yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, serta Bundo Kanduang dan Pemudanya, dan tak terkecuali segenap unsur masyarakat di Nagari, mendaftar semua warga Nagari yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan mencatat data-data signifikan sosial-ekonomi yang diperlukan, termasuk umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah pendapatan per hari/minggu/bulan, jumlah anggota keluarga, kondisi rumah tangga, dsb.

    Ambang batas yang dipakai adalah: mampu atau tak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup hari-hari.

    Kecuali itu, Lazis, di bawah supervisi Wali Nagari dan para Wali Jorong, juga mendata anggota warga Nagari dan Jorong, baik yang di rantau, di manapun, dan di kampung halaman sendiri, yang tergolong ke dalam kelompok warga yang wajib berzakat dan biasa berinfaq dan bersadaqah dan bantuan lain-lainnya, sambil mendorong dan menyemangati mereka dengan menyalurkan ZIS mereka untuk tujuan mulia dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini di kampung halaman sendiri.

    Ketiga,
    Lazis bersama pihak-pihak terkait dimaksud, menyiapkan program pelaksanaan Lazis untuk masa bakti dalam batas waktu yang ditentukan.

    Misalnya, dari Idul Fithri 1433 H ke Idul Adha 1433 H ini, dalam kurun waktu tiga bulan, atau dari Idul Adha 1433H ke Idul Fithri 1434 H di tahun berikut, selama kurun waktu sembilan bulan. Dst.

    Silahkan mengatur dan menentukan sendiri pola pengelolaan yang disukai dalam batas waktu ZIS yang diinginkan.
    Karena tujuan pengumpulan ZIS ini adalah untuk menghapus kemiskinan dari para sanak-saudara sendiri, maka ZIS yang dikumpulkan harus dipisahkan antara yang bertujuan produktif dan yang konsumtif.

    Yang dituju di sini terutama adalah ZIS untuk tujuan produktif, yaitu untuk menciptakan lapangan kerja baru atau meningkatkan produktivitas dari yang telah ada sekarang.

    Lapangan kerja yang diciptakan, baik baru ataupun meningkatkan yang telah ada, seyogyanya disesuaikan dengan kemauan, kemampuan dan pengalaman serta kekayaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, baikpun fasilitas teknis yang tersedia.

    Prinsip one village one product ataupun kombinasi antara bidang pertanian, perternakan, perikanan dan kerajinan serta industri rumah tanggapun dapat dipakai sebagai arahan untuk menentukan pilihan dari ZIS produktif yang disalurkan.

    Yang diberikan, bagaimanapun, bukanlah wang tunai, tetapi alat produksi, seperti mesin jahit, mesin pembajak, alat pertukangan, dsb, ataupun modal usaha dalam bentuk sedikitnya 30 ekor ayam atau itik, sepasang kambing, seekor sapi, kerbau, dsb, dalam jumlah yang cukup menguntungkan untuk dikembangkan.

    Keempat,
    pihak pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota, pada gilirannya dapat pula menyalurkan berbagai macam dana dan fasilitas yang tersedia, dari manapun datangnya, atau bahkan menjadikannya menjadi program bersama se Sumatera Barat dalam rangka mengurangi ataupun menghabisi kemiskinan di Sumatera Barat.

    Pada akhirnya,
    idee atau gagasan yang dikemukakan di sini dapat dijadikan sebagai pembuka pintu dalam rangka mengurangi ataupun menghabisi kemiskinan dan keterbelakangan di ranah dan di kampung halaman kita sendiri.

    Restu dan dukungan dari Gubernur, Bupati, Wali Kota dan pihak-pihak terkait
    lainnya seperti yang diungkapkan di atas, kiranya sangat diperlukan dalam menjadikan idee dan gagasan ini menjadi idee dan gagasan kita bersama di Sumatera Barat yang didukung secara bersama ini.

    Kita mempertaruhkan nama baik daerah kita, Ranah Minang, untuk itu.

    Untuk komunikasi lebih lanjut, dalam mendapatkan tanggapan, saran dan reaksi dari manapun, silakan hubungi saya:

    Kompleks Inhutani Blok M5, Ciputat, Tangerang Selatan
    0813 1719 8778
    mochtarnaim@yahoo.com
    FB. mochtar naim

    Wabillahit taufiq wal hidayah,
    Selamat Idhul Fitri 1 Syawal 1433 H,
    Serta maaf lahir dan bathin,
    Hormat saya,

    ttd


    Mochtar Naim,
    Mantan anggota MPR-RI (1999-2009) dan DPD-RI (2004-2009) dari Sumatera Barat

    ============================================================

    Tanggapan:
    Akmal N. Basral
    ( anb99@yahoo.com )

    Kalau nan manjadi common enemy bagi rang Minang ko adolah para konglomerat dan kapitalis multi nasional lainnya seperti disabuik Prof. Naim di alinea partamo, langkah yang harus dilakukan adalah mangurangi ketergantungan rang Minang terhadap konglomerat/kapitalis global dengan cara:

    1. Memutuskan tidak lagi menggunakan jasa perbankan konvensional yang berbasis interest rate, dan beralih pada sistem perbankan syariah.
    Termasuk pindahkan semua tabungan dan deposito dari perbankan konvensional ke dalam pengelolaan ala koperasi, BMT, atau Dompet Duafa-like model.

    2. Mengurangi ketergantungan pola hidup dan gaya hidup sehari-hari dari outlet jaringan ritel multinasional.
    Kurangi belanja di Carrefour, Hypermart, etc, alihkan ke pasar tradisional yang menghidupi lebih banyak masyarakat grass root level.

    3. Kurangi melakukan rekreasi tempat-tempat yang dikelola jaringan korporasi besar, alihkan pada pariwisata yang dikelola rakyat baik di kawasan pesisir mau pun dataran tinggi.
    Galakkan Eco tourism yang menjadikan warga/rakyat yang mendapatkan untung lebih dulu dari berputarnya ekonomi di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini.

    Tanggapan:
    H. si Am Dt. Soda
    ( FB. Datuk Soda )

    Di samping untuk modal kegiatan ekonomi anak nagari yang berada di bawah garis kemiskinan, maka Dana ZIS yang terkumpul sebaiknya sebagian dialokasikan langsung untuk menunjang biaya pendidikan/honor guru guru nonformal/sukarela yang berkiprah di surau surau/Universitas Terbuka/sarana internet


    MASALAH SARA: HUBUNGAN PRIBUMI, KETURUNAN, ISLAM DAN KERISTEN

    Makalah yang disampaikan pada Seminar SARA,
    Masyarakat Indonesia di Chicago, Illinois, AS
    Sebagai Fulbright Research Scholar
    CSEAS (Center for SouthEast Asian Studies),
    Univ of Michigan, Ann Arbor, MI, USA
    Sabtu, 14 Februari 2004

    KECUALI satu-dua, nyaris tidak ada negara di dunia sekarang ini yang warganya seluruhnya terdiri dari satu sukubangsa, atau satu agama saja.
    Kebanyakan negara, bagaimanapun, penduduk mayoritasnya berasal dari satu kelompok etnik tertentu dan dari satu agama tertentu.

    Dalam pengertian yang relatif ini orang lalu membedakan antara negara-negara yang mono- kultural, dan yang multi-kultural.
    Jepang, Cina, India, Arab, misalnya, suka digolongkan ke dalam kelompok negara pertama yang mono-kultural, sementara Amerika Serikat, Eropah, dan Indonesia kita ini, misalnya, masuk ke dalam kelompok kategori kedua: multi-kultural.

    Dari negara-negara yang memiliki kelompok etnik dan agama tertentu yang dominan, kitapun menemukan ada sejumlah variasi yang berkaitan dengan perimbangan kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang mereka miliki.
    Ada negara-negara yang mayoritas penduduknya indigenous, pribumi, dan mereka menjadi tuan di rumah mereka sendiri.
    Tetapi ada pula negara-negara yang kelompok etnik pribuminya mayoritas tetapi mereka dijajah atau dikuasai oleh kelompok etnik minoritas tertentu yang datang dari luar.

    Contoh penjajahan selama beberapa abad di masa lalu di Asia dan Afrika tergolong ke dalam contoh kasus kita ini.
    Biasanya bangsa yang menjajah unggul dalam kualitas, sementara yang terjajah unggul dalam kuantitas.

    Penjajahan dalam arti kolonial itu sekarang ini praktis sudah tidak ada lagi, tetapi penjajahan dalam arti ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan berjalan terus.

    Umumnya permasalahan yang dihadapi oleh dunia ketiga sekarang ini adalah itu.
    Pada nuansa yang lain kita juga melihat, ada kelompok pendatang, yang jumlahnya relatif kecil, tetapi sangat kuat dalam kualitas dan vitalitas daya juang mereka, di samping solidaritas ke dalam di antara sesama mereka, sehingga mereka mampu mendominasi hajat hidup dan kehidupan di negara dan masyarakat yang dimasukinya.

    Contoh yang dekat dengan kita tentu saja adalah kelompok pendatang Cina yang masuk ke berbagai negara di rantau Nan Yang, Asia Tenggara ini yang sejarahnya sudah cukup panjang ke belakang.

    Karena kedekatan proksimitas dengan negeri leluhur, dan karena pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi dan sosio-kultural lainnya, walaupun mereka sudah berketurunan di negeri rantau mereka, mereka tetap saja menganggap diri sebagai being Chinese first, dan sesudah itu baru yang lain-lainnya.

    Di Asia Tenggara ini proses asimilasi dan akulturasi mereka cukup beragam, sesuai dengan latarbelakang sosio-kultural yang berbeda dari negara-negara atau masyarakat-masyarakat yang dimasukinya.

    Di negeri-negeri yang dari segi proksimitas rasial maupun etnik dan juga agamanya dekat dengan mereka, katakanlah negeri-negeri di daratan Asia Tenggara: Thailand, Birma, Laos, Kambodya, Vietnam, proses asimilasi dan akulturasi mereka berjalan lebih lancar tanpa gejolak-gejolak yang berarti.

    Penyebab utamanya adalah karena kedekatan rasial dan agama tadi itu.
    Mereka datang dari ras, kultur dan agama yang lebih kurang serumpun dan sama: Mongoloid dan Budhis.

    Ini tentu saja tidak berarti bahwa tidak ada masalah kesenjangan ataupun skisma sosial-politik dan sosial-ekonomi secara internal di antara mereka.
    Tidak kurang dari raja Thai sendiri yang pernah mengeluh akan dominasi ekonomi dari kelompok Cina di negerinya sendiri, walau agama sama dan bahagian terbesar dari orang Cina sendiri memakai nama-nama Thai ? seperti di Indonesia.

    Di Filipina, warga keturunan Cina berhasil masuk ke dalam relung kehidupan Filipina, terutama adalah karena agama dan pendidikan.

    Orang-orang Cina yang bermigrasi ke Filipina sebagian besar masuk dan menganut agama yang dianut oleh pribumi, yang sebelumnya dibawa oleh penjajah Spanyol, khususnya Katolik.

    Skisma sosial karena agama lalu tak terjadi.
    Tetapi Filipina tetap memiliki masalah sosial dan ekonomi karena jarak dan kesenjangan sosial-ekonomi antara minoritas Cina dan penduduk pribumi sangat kentara.
    Cina Filipina mendominasi hampir seluruh lini kehidupan; bukan hanya ekonomi dan perdagangan, tetapi juga politik, militer, pendidikan dan sosial-budaya.
    Bahagian besar dari jabatan-jabatan utama ? termasuk jabatan-jabatan tinggi negara, militer, legislatif, eksekutif dan yudikatif, mereka masuki dan dominasi.

    Tidak luput, presiden Filipina yang dari keturunan Cina: Marcos dan Aquino.
    Kegiatan ekonomi di sektor moderen mereka kuasai, sementara penduduk pribumi yang datang dari rumpun Melayu yang sama dengan yang di Nusantara lainnya bergerak di sektor informal dan tradisional, khususnya pertanian dan kenelayanan di pedesaan dan buruh dan pekerja di perkotaan.

    Di Malaysia, terlihat perbedaan yang besar sekali antara sebelum dan sesudah Mahathir memaklumkan Rancangan Pembangunan Malaysia Baru di awal 1970-an dulu.
    Sebelum Mahathir itu, yang terjadi adalah huru-hara sosial yang berkepanjangan antara kelompok bumiputera Melayu dengan kelompok etnis Cina.
    Melayu menguasasi politik, sementara Cina menguasai ekonomi dll.


    Sembilan puluh persen Melayu ada di luar bandar (pedesaan), dengan kehidupan sosial-ekonomi yang masih tradisional dan agraris, dan dengan tingkat pendidikan dan inkam per kapita yang sangat rendah, sementara 90 % Cina ada di perkotaan, dengan kehidupan sosial-ekonomi yang relatif sangat tinggi dengan pendidikan dan inkam per kapita yang juga sangat tinggi.
    Mereka menguasai semua sektor moderen dan industrial-jasa.

    Kemampuan visioner dan leadership yang kuat dari seorang Mahathir adalah, ia berhasil meyakinkan kelompok Cina untuk menerima formula yang ia siapkan.
    Menolak berarti kembali kepada huru-hara dan kesenjangan sosial yang akan makin menajam, sementara menerima berarti melempangkan jalan untuk terbentuknya sebuah masyarakat Malaysia Baru yang berbilang suku dan agama dan yang hidup secara rukun dan setara.

    Formulanya ialah: Berangkat dari kenyataan sosial yang ada yang timpang dan sangat berbahaya itu! Orang Melayu yang merupakan penduduk mayoritas (sekitar 49 %) hidup terbelakang di hampir semua bidang kehidupan.

    Orang Cina, sebaliknya, minoritas besar (sekitar 37 % -- bandingkan dengan 3 % di Indonesia), tapi menguasai hampir semua bidang kehidupan, khususnya ekonomi dan perdagangan.

    Dan formulanya adalah: Membangun Malaysia Baru yang setara dan seimbang secara rasial dan kultural.

    Titik keseimbangan-ekuilibrial harus dicapai secara bertahap melalui rencana pembangunan 20 tahunan.

    Ini berarti, kepada penduduk bumiputera Melayu harus diberi peluang yang lebih besar untuk mengejar ketinggalan dan keterbelakangan mereka di semua bidang kehidupan, khususnya di bidang-bidang pendidikan, ekonomi dan teknologi.
    Pemerintah perlu mendukungnya, karena tanpa dukungan pemerintah masyarakat Melayu tidak mempunyai kekuatan selfpropelling untuk lepas landas yang memadai.

    Kelompok Cina sebaliknya diberi kebebasan untuk terus bergerak bersebelahan dengan kekuatan Melayu yang akan ditumbuhkan melalui PMB itu.

    Kelompok Cina lalu menerima dan sejak itu situasi berubah.

    Hubungan antar etnik makin mengerat.
    Dan konsep Malaysia Baru dalam arti sesungguhnya tercipta.

    Sasaran 20 tahun pertama melebihi target.
    Dari hanya 2 % penyertaan Melayu di titik berangkat, naik menjadi 22 %, di atas dari target 20 % dalam jangka waktu 20 tahun.
    Melalui langkah-langkah pembangunan PMB 20-20 berikutnya diharapkan titik ekuilibrium akan tercapai.
    Sekarang konon telah mendekati 30-40 % penyertaan Melayu di berbagai bidang kegiatan.

    Seperti yang kita lihat sekarang, ribuan bumiputera Melayu dikirim setiap tahunnya bersekolah ke negeri-negeri maju (Inggeris, Australia, Amerika, Kanada, dsb) dan ribuan pula yang sudah pulang dan mengabdi pada negara.

    Status sosial- ekonomi Melayu meningkat dengan sangat berarti dan mereka menggeluti semua bidang kehidupan.
    Perimbangan kependudukan antara rural-urban sudah berbalik, dari yang tadinya dominan rural, sekarang dominan urban.

    Dan dari yang tadinya dominan agrikultural,sekarang dominan industrial dan sektor moderen lainnya.
    Agrikultur yang tradisional berubah menjadi agrikultur yang industrial.

    Secara bertahap tapi pasti wajah rural pedesaan berubah menjadi wajah urban-perkotaan walau tidak beranjak dari lokasi yang sama.
    Pembangunan Luar-Bandar digalakkan sejalan dengan pembangun-an perkotaan.

    Sementara itu Malaysia memperlihatkan kepemimpinan dan arahan yang kuat di tangan pemimpin yang kuat dan visioner, dan dengan persatuan Melayu yang juga kuat.

    Pemimpin Malaysia tahu ke mana rakyatnya mau dibawa.
    Tugas mereka adalah meletakkan dasar-dasar kenegaraan dan kemasyarakatan yang kuat dan kokoh, dengan berpijak pada sendi demokrasi, kesetaraan dan the rule of law, tanpa pandang bulu.
    Malaysia secara konstitusional adalah sebuah Negara Islam, dan ada kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya.

    Kelompok minoritas Cina dan India, bagaimanapun, tidak menentangnya karena hukum syariat Islam tidak dikenakan pada mereka.
    Sebaliknya mereka masing-masing juga dilindungi untuk melaksanakan ibadah dan budaya mereka masing-masing.

    Kasus Kelantan yang menyatakan sepenuhnya berlaku syariat Islam ternyata juga tidak ditantang oleh kelompok Cina dan Keling (India).
    Mereka bahkan merasa terlindungi di bawah kerajaan Islam karena hak-hak mereka sepenuhnya dijamin dan mereka diperlakukan sama seperti yang lain-lainnya.

    Kuncinya adalah: Malaysia menangani masalah SARA tidak dengan ditutup-tutupi, tetapi justeru dibukakan, dan malah berangkat dari sana, dari kenyataan yang telanjang itu.

    Singapura sementara kita lampaui, dengan catatan kecil: Singapura telah berubah dari Temasek yang Melayu di masa lalu ke Tanah Persekutuan Melayu yang bergabung dengan Malaysia, ke Singapore masa kini yang seluruhnya dikuasai Cina perantauan.

    Singapore sekarang memainkan peran strategis sebagai pusat jaringan ekonomi dan perdagangan di kawasan Nan Yang Asia Tenggara di bawah kendali mereka.

    Pusat kendali jaringan perdagangan dan bisnis Indonesia tidaklah di Jakarta tapi di Singapura.

    Singapura makin penting artinya justeru dengan bangkitnya Cina daratan sekarang ini, sehingga yang dihadapi bukan hanya kawasan Nan Yang Asia Tenggara tetapi dunia secara keseluruhannya.
    Singapura menjadi salah satu mata rantai utama dari sistem jaringan ekonomi dan perdagangan dari the New Chinese Emporium yang bersifat global itu.

    Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kontras yang besar sekali, dan bahkan bertolak belakang, antara kebijaksanaan Sukarno dan Suharto.


    Sukarno membatasi ruang gerak kelompok keturunan sampai di kota kecamatan atau kabupaten saja.
    Ke bawah ke pedesaan, biarlah penduduk pribumi yang mengatur dan mengendalikan ekonomi mereka.

    Dan pribumi perlu dibantu.
    Sekolah-sekolah Cina dan berbahasa Cina ditutup.

    Semua sekolah, tanpa kecuali, dengan bahasa pengantar: Bahasa Indonesia.
    Nama-nama mereka harus diganti dengan nama-nama Indonesia.

    Mereka harus menjadi orang Indonesia.
    Dengan kekuatan visioner Sukarno ke masa depan, beliau melihat bahaya besar sekali manakala kelompok etnik Cina mendominasi ekonomi Indonesia.
    Perbauran harus diciptakan.
    Pribumi perlu diangkatkan.

    Suharto, sebaliknya, berangkat dari warisan kenyataan yang diterimakannya, di mana ekonomi dan perdagangan Indonesia diabaikan dan sudah berada di tepi jurang kehancurannya, menyerahkan kendali ekonomi dan perdagangan kepada kelompok keturunan, terutama dari yang berskala besar dan menengah.


    Seluruh jalur produksi, distribusi dan pemasaran kecuali di bidang pertanian tradisional mereka kuasai.

    Di bidang distribusi dan pemasaran hasil pertanian sekalipun, kendati Bulog dan Dolog mengatur persediaan gabah dengan membeli gabah pada rakyat di musim panen, tetapi pemrosesan, penyaluran dan pemasarannya tetap dikendalikan dan dimonopoli oleh para cukong warga keturunan.

    Mereka diberi peluang dan kemudahan-kemudahan yang luar biasa.
    Kredit bank-bank pemerintah sedikit yang mengalir kepada usaha pribumi; sebahagian terbesar (di atas 85 %) didapatkan oleh para cukong dan konglomerat melalui jalur kolusi dan jalan belakang lainnya.
    Bisnis perbankan dan industri tumbuh menjamur dan hampir semua dimiliki oleh kelompok non-pribumi.

    Pengelolaan usaha-usaha PMA dilakukan oleh kelompok keturunan, karena pemodal asing lebih mempercayai mereka yang punya pengalaman luas dan bergelut di bidang ekonomi dan jasa daripada diserahkan kepada kelompok pribumi yang tidak punya latar belakang yang setara.

    Usaha-usaha ekonomi dari kelompok pribumi di sektor industri dan jasa yang pernah bangkit sejak awal 1950-an di bawah kebijakan pemerintahan liberal sebelum Sukarno mengambil alih kekuasaan di tahun 1959, di bawah rezim Suharto semua praktis kolep.


    Yang muncul adalah perusahaan alibaba dari anak-anak para pejabat dan yang dekat dengan api unggun kekuasaan, di mana alinya di depan, tetapi babanya di belakang yang sesungguhnya mengendalikan dan bahkan menguasai.

    Wijoyo Nitisastro selaku tangan kanan Suharto dalam bidang ekonomi dan bisnis yang merancang ekonomi Orde Baru bersama dengan kelompok Mafia Berkeley lainnya, pernah mengatakan di awal masa Orde Baru -- sebagai alasan kenapa peluang bisnis dan usaha terutama diberikan kepada kelompok non-pribumi --; dia mengatakan, lebih kurang: ...Seratus tahun pun kesempatan diberikan kepada pribumi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia mereka tak akan mampu, karena mereka tak punya keunggulan budaya dan pengalaman dalam bidang ekonomi dan bisnis.

    Dalam menyelamatkan ekonomi negara yang sudah berada di ambang kehancuran ini, pendekatan jalan pintas harus dilakukan. Oleh karena itu, melalui kebijakan yang bersifat pragmatis dari pemerintahan Orde Baru, peluang seluas-luasnya diberikan kepada kelompok non-pribumi untuk mengangkatkan ekonomi Indonesia dan menyelamatkannya dari jurang kehancuran yang ditinggalkan oleh rezim Sukarno.

    Pertimbangan sosial-budaya yang sama yang telah berlaku selama berabad-abad di kerajaan Jawa sejak jaman Majapahit dan Mataram juga diberlakukan lagi selama masa Suharto.
    Dalam kebudayaan Jawa dikenal bahwa berdagang bukanlah pekerjaan yang patut dilakukan oleh para priyayi, yang merupakan elit pemerintahan dan kekuasaan.

    Berdagang yang banyak liku-liku kicuh dan manipulasinya tidak becik untuk kelompok priyayi yang memerintah yang tapak tangannya halus dan pakaiannya parlente.
    Sejak jaman Majapahit dan Mataram urusan-urusan ekonomi dan perdagangan dari kraton memang diserahkan kepada para pengusaha dan pedagang Cina.

    Merekalah yang mengatur urusan perdagangan dan ekonomi bagi kepentingan kraton.
    Tradisi kolusi, korupsi dan nepotisme sebagai offshoot dari budaya feodalisme hidup atau dihidupkan kembali selama masa Orde Baru.
    Orde Baru dari segi ini adalah manifestasi dari budaya neo-feodalisme yang didukung oleh kekuatan militer yang punya jalur tradisi budaya yang jauh bertali ke belakang ke dalam kabut sejarah.

    Berbagai bentuk pengamanan dilakukan, termasuk yang namanya ?SARA? itu.
    Agar rakyat tidak memberontak dan huru-hara tidak terjadi karena perlakuan spesial diberikan kepada kelompok keturunan ini, maka perisainya adalah SARA.
    Mereka yang berani ? terutama dari kalangan pemuda dan mahasiswa -- banyak yang harus menanggungkan akibatnya.
    Mereka dipenjarakan tanpa diproses-pengadilankan. Ada masanya di mana penembakan misterius (petrus) dan penangkapan liar terhadap uknum-uknum yang tidak disukai dilakukan.
    Pada waktu itu hukum ada di ujung bedil, dan hukum ada di tangan yang berkuasa.

    Betapa keroposnya bangunan ekonomi yang dibangun oleh rezim Orde Baru terlihat setelah terjadinya krisis moneter di tahun 1997-1998 yang akibat dan resonansinya masih berlanjut sampai sekarang.
    Seperti temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Tim Fakultas Ekonomi UGM, yang kena paling parah dari krisis moneter ini pertama-tama justeru adalah kelompok konglomerat dan cukong-cukong warga keturunan, sementara ekonomi kecil di pedesaan dari pribumi nyaris tidak kena imbas.
    Yang mereka bangun terutama adalah sistem ekonomi merkantilistik berjaringan luas tanpa basis yang kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat di sektor pertanian, industri dan jasa.

    Mereka lalu membentuk kartel-kartel dan menciptakan bank-bank pembiayai bisnis yang mereka kelolakan.
    Cukong-cukong dan konglomerat pada melarikan dana dan modalnya ke luar negeri, dan peranan Singapura dalam hal ini kelihatan sangat menonjol sekali sebagai sanctuary dan penadahan dana-dana yang lari keluar itu.
    Dengan bermain falas yang dikendalikan dari Singapura itu nilai rupiah jadi balon-balonan sehingga pernah turun sampai 16 ribu per satu dolarnya.

    Salah satu dari penyebab lika-liku permasalahannya adalah karena kita masih melanjutkan sistem ekonomi kolonial yang walau sudah merdeka tapi strukturnya belum berubah sampai hari ini.
    Yaitu struktur ekonomi yang dualistik yang sudah bermula sejak jaman kolonial dahulu.

    Boeke, Abutari dan juga Furnival masih di tahun 1930-an dst sudah membahas persoalan kesenjangan struktural antara kelompok penguasa yang Eropah dan pribumi dengan kelompok Cina dan Arab di tengah-tengah sebagai middlemen.
    Kepada kelompok Cina dan Arab mereka bahkan diberi status hukum kewargaan secara spesial, di atas kedudukan pribumi tapi di bawah Belanda dan Indo.

    Minoritas keturunan Arab secara keseluruhan mampu menyesuaikan diri dengan kelompok pribumi terutama karena faktor agama dan karenanya mereka dekat dengan pribumi.
    Banyak dari keturunan Arab yang rata-rata berasal dari Hadhramaut, atau Yaman sekarang, mengaku keturunan Nabi malah mendapat kedudukan spesial di tengah-tengah masyarakat pribumi.
    Keturunan Arab mampu berintegrasi dengan penduduk pribumi.

    Di mana ada pribumi di sana mereka juga ada, dan cenderung bahkan berada di posisi lebih tinggi, karena bakat dan kemampuan berlebih dalam retorika berkomunikasi, penguasaan bahasa Arab ? yang adalah Bahasa Al Qur`an dan bahasa agama-- di samping juga karena penguasaan dan kharisma di bidang agama.

    Keturunan Cina, sebaliknya, cenderung bersifat eksklusif dan membikin jarak dengan pribumi.

    Mereka kebanyakan tinggal di daerah pecinan dan di daerah-daerah elit yang dahulu didiami oleh kelompok Belanda dan Indo, dan sekarang oleh elit pemerintah, militer dan pengusaha.
    Dengan berkembangnya usaha real estate yang juga mereka kuasai, mereka belakangan juga menempati daerah-daerah pemukiman elit di sub-urb dan kota-kota satelit yang mereka bangun.
    Pemilikan tanah di pinggiran kota dari yang tadinya daerah pertanian berskala kecil dari kelompok pribumi sekarang berpindah tangan ke tangan para developer real estat yang adalah mereka.

    Bisa dibayangkan, daerah sepanjang pantura di Jawa telah berubah dari daerah pertanian menjadi daerah industri dan real estat yang sebagian terbesar dikuasai kelompok keturunan Cina.
    Untuk mendapatkan tanah-tanah rakyat itu mereka berkolusi dengan para pejabat setempat sampai ke pusat.
    Yang pribumi makin terdesak ke tepi.

    Seperti di Filipina, mereka memilih masuk Kristen daripada masuk Islam.
    Masalahnya faktor sejarah itu juga.
    Sejak jaman Belanda mereka telah disamakan dengan Belanda ? atau sedikit di bawahnya ? dan melihat ke bawah kepada inlander atau pribumi.
    Jarang atau bahkan tidak pernah ada kerjasama yang sifatnya setara antara pribumi dan keturunan Cina.
    Kelompok Cina bagaimanapun memerlukan tenaga kerja, dan tenaga itu ada pada kelompok pribumi.

    Tenaga pribumi mengambil seluruh pekerjaan kasar sampai kepada yang terampil sekalipun.
    Tapi tidak di bidang keuangan dan manajemen yang sifatnya ikut mengambil keputusan.

    Di perusahaan kelompok Cina manapun tenaga pribumi hanya bisa naik sampai suatu batas tertentu; di atas itu melulu Cina.
    Untuk pelindung maka didudukkanlah beberapa nama jenderal atau pejabat tinggi di dewan komisaris yang tentu saja pribumi, dan mereka mendapat gaji buta yang besar untuk servis mereka itu.

    Masalah Sara kita tidak berhenti hanya dengan kelompok keturunan yang bahagian terbesar sekarang juga adalah pemeluk Keristen, tetapi juga adalah konflik terselubung ataupun terbuka antara sesama pribumi, khususnya antara kelompok pribumi yang Islam yang mayoritas dan kelompok pribumi yang Keristen yang minoritas.

    Islam dan Keristen masuk ke Indonesia kira-kira pada waktu yang bersamaan.
    Walaupun pedagang Arab dan Gujarat telah mendatangi kota-kota pelabuhan di Sumatera, Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia Timur masih pada abad-abad ke 11 dan 12, tetapi proses islamisasi baru berjalan sejalan dengan masuknya bangsa-bangsa Portugis dan Spanyol serta Belanda dan Inggeris di abad-abad ke 16 dst.

    Laporan perjalanan mengunjungi pulau Jawa dan mengitari Sumatera oleh seorang emisari Portugis, Tome Pires, di awal abad ke 16, yakni ketika Melaka sudah diduduki oleh Portugis, Pires menemukan bahwa di kota- kota pelabuhan di Sumatera, seperti Painan, Padang, Pariaman, Sasak, Air Bangis, penduduk setempat didapatinya masih palbegu, belum Islam.

    Namun, karena perhatian Belanda (VOC) sesudah itu tidak ke gereja tetapi ke ekonomi dan perdagangan yang lukratif untuk menghidupi negeri leluhur yang kecil mungil di Eropah itu, maka Keristen kalah bersaing dengan Islam.
    Seperti yang kita lihat sekarang, orang Islamlah yang merupakan kelompok mayoritas terbesar, yang sebelum perang, statistik mengatakan, sampai di atas 95 %.

    Sekarang, bagaimanapun, dan statistik kependudukan menunjukkan, orang Kristen telah bergerak sampai di atas 15 %, dan mungkin sudah mendekati angka 20 %.
    Target mereka, dari yang saya baca, 50 % sampai pertengahan abad ke 21 ini.

    Semua ini tentu saja bisa.
    Dan sejarahpun telah menunjukkan contoh-contohnya.

    Sejarah Kristen di Semenanjung Iberia, Kristen di Filipina, Kristen di Singapura, Hongkong, Taiwan, dsb.

    Di Indonesia sendiri kita mengenal ada daerah-daerah basis Kristen: Tapanuli, kepulauan pantai barat Sumatera, dari Nias ke Mentawai, ke Enggano, penduduk Dayak di Kalimantan Tengah dan pedalaman Kalimantan, penduduk Toraja di Sulawesi Selatan dan Minahasa di Sulawesi Utara, lalu Maluku Tengah dan Tenggara, seluruh Papua Barat, seluruh NTT, dan kantong-kantong di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan di perkotaan.

    Lalu proslitisasi orang Cina ke dalam agama Kristen yang sangat mencengangkan, sehingga sekarang, mayoritas terbesar dari warga keturunan adalah Kristen: Protestan maupun Katolik.
    Dan mereka telah menjadi pendukung kuat utama secara finansial dari proses pengkristenan orang-orang Islam di daerah-daerah pinggiran dan di antara kelompok kesrakat tersingkirkan di kota-kota.

    Kristen dan Tionghoa adalah dua sejoli yang berhadapan dengan kelompok Islam yang mayoritas tetapi yang dari segi kualitas hampir di semua bidang kehidupan terbelakang dan lemah, di samping terpecah-belah.

    Strategi evangelikal yang telah mereka mulai sejak tahun 1970-an yang lalu ialah berporos dua: di kota-kota di seluruh Indonesia, dengan menjadikan kelompok tersingkirkan jadi sasaran utama mereka, dan di daerah-daerah pinggiran di daerah- daerah basis Islam.

    Sebagai contoh sederhana saja, di Pasaman Barat, dari tidak ada gereja sama sekali di tahun 1970-an, sekarang telah berdiri puluhan gereja.
    Di Sitiung, karena kebanyakan transmigrannya berasal dari Jawa Timur yang terkenal kuat Islamnya, mereka tidak atau belum berhasil mendirikan satu gerejapun, walau berbagai upaya telah dilakukan.
    Mereka mendirikan rumah yang tidak berkamar, yang tiap Minggu lalu melakukan upacara sembahyang dan nyanyi- nyanyi.
    Pihak Islam lalu protes dan meruntuhkan bangunan itu.

    Sementara itu melalui sekolah-sekolah, panti asuhan, panti pemuda, klinik-klinik, rumah sakit, dan apapun, mereka menyebar-luaskan uluran kasih-sayang, tetapi yang ujungnya adalah proslitisasi.
    Di daerah-daerah miskin dan gersang seperti di Gunung Kidul, dan di daerah-daerah slum di kota-kota besar, mereka melakukan pembagian makanan dan menghimpun anak-anak terlantar untuk dipelihara dan disekolahkan.

    Mereka juga melakukan adopsi terhadap bayi-bayi yang ditinggalkan di rumah-rumah sakit, dan bayi-bayi dari orang-orang kesrakat.

    Pemulung, peminta-minta, anak jalanan, dsb, adalah sasaran empuk mereka.
    Semua atas nama kemanusiaan, dan kasih sayang, tetapi yang ujung-ujungnya adalah upaya proslitisasi yang dilakukan secara terbuka ataupun terselubung.

    Semua ini adalah gejala yang setiap orang, dan bukan hanya sosiolog seperti saya ini, yang bisa mengamatinya secara gamblang.
    Orang Kristen melakukan semua ini adalah karena suruhan agama dan gereja mereka.

    Menyampaikan perkabaran ke seluruh pelosok dunia adalah missi suci (mission sacre) mereka.
    Dan mereka dianugerahi keselamatan dan surga untuk itu.
    Karena sebagian besar penduduk Indonesia ini orang Islam, maka wajar sasaran utama mereka adalah orang Islam.
    Karenanya mereka tidak pernah mau menerima SKB tiga menteri dan menerima pelajaran agama Islam diberikan kepada pelajar- pelajar mereka yang Islam oleh guru-guru Islam sendiri di sekolah-sekolah mereka.

    Dengan diserahkannya anak-anak Islam belajar di sekolah-sekolah mereka oleh orang-orang tua mereka sendiri, mereka mengartikan bahwa secara implisit berarti bahwa tanggung jawab pendidikan anak bersangkutan telah diserahkan oleh para orang tua kepada sekolah dan gereja.
    Bagi mereka aneh kalau pelajaran agama Islam masuk pula ke sekolah-sekolah mereka.

    Orang Islam, sebaliknya, jangankan melakukan perkabaran atau dakwah kepada penduduk yang bukan Islam, menolong sesama Islam yang sudah kesrakat saja dalam kenyataan enggan dan sungkan.

    Bagi kelompok ummat Islam yang sudah berada di lapisan terbawah yang kesrakat ini tuntutan perut bagaimanapun tidak bisa ditunda-tunda.
    Hadits yang mengatakan: Kefakiran dekat dengan kekufuran, memang dan jelas berlaku, apalagi kalau yang namanya ibadah dan segala itu sudah lama jauh dari mereka.
    Apalagi kalau si anak sudah tidak pula lagi tahu siapa bapak mereka, dan hidup normal dalam keluarga sudah lama tidak dikenal lagi.
    Bahagian banyak dari mereka yang masuk Kristen itu adalah dari lapisan marginal dari masyarakat ummat Islam itu.
    Sebaliknya, sedikit kalau ada ummat Islam dari lapisan menengah dan terpelajar yang bertukar agama, kecuali karena kasmaran dengan puteri atau jejaka Kristen, atau ?sudah dahulu bajak dari singka,? kata orang Padang, artinya sudah kedahuluan terjadi yang itu-tu sebelum menikah, sehingga terpaksa dinikahi, dan karenanya masuk Kristen.

    Jalur yang inipun melalui pergaulan muda-mudi juga dilakukan dalam menjaring pemuda-pemudi muslim masuk Kristen.
    Kasus yang terjadi di Padang, di Payakumbuh, dan di banyak kota lainnya di Indonesia ini menunjukkan bahwa kenyataan itu bukan hanya sekadar cerita tetapi benar-benar kejadian, dan di mana-mana.

    Di sisi yang lain lagi ialah tuntutan dari kelompok Islam untuk melaksanakan ajaran syariat Islam di segala bidang kehidupan, sampai kepada tuntutan dilaksanakannya syariat Islam secara bernegara bagi mereka yang menganut agama Islam; yakni dengan dihidupkannya kembali Piagam Jakarta dan dimasukkan ke dalam amandemen UUD yang berkaitan dengan agama (Pasal 29 UUD 1945).
    Reaksi keras sudah pasti datang dari kelompok non Islam; dan itu wajar, karena mereka membayangkan bahwa dalam negara yang dimiliki bersama ini masalah agama tidak dibawa-bawa ke dalam kehidupan bernegara.
    Konsep pemisahan antara agama dan negara bagi mereka adalah final.
    Negara yang didirikan bersama ini adalah negara sekuler.
    Masalah agama jangan dibawa-bawa ke dalamnya.

    Sikap yang sama juga dianut oleh kelompok liberal dari Islam sendiri.
    Tetapi yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa ide melaksanakan syariat Islam bagi ummat Islam inipun ditantang oleh lebih banyak partai-partai Islam sendiri, baik karena pertimbangan strategi maupun karena partainya bersifat inklusif, yakni membukakan pintu bagi yang bukan muslim sekalipun menjadi anggota partai.
    Ternyata hanya ada dua partai Islam yang mendukung diberlakukannya syariat Islam terhadap ummat Islam, sementara yang lain-lainnya abstein atau menentang.

    Ini adalah gambaran dari wajah Islam politik di Indonesia sekarang ini.
    Mereka untuk hal-hal yang sangat fundamental sekalipun tidak sependapat; sementara skisma-skisma dalam tubuh ummat dan dalam partai-partai Islam itu tak terelakkan.

    Namun di sisi lain yang lebih bersifat kebudayaan, kita juga menyaksikan hal-hal yang tidak kurangnya juga mencengangkan.
    Yaitu proses revitalisasi dari Islam dan orang-orang Islam sendiri, khususnya di kalangan muda terpelajar.
    Saya masih ingat bahwa di SMA Negeri saya di Bukittinggi di akhir 1940-an dan awal 1950-an, hanya ada satu-dua yang berpakaian muslimah; itupun dengan tengkuluk yang suka lepas-lepas dari kepala, sementara baju kurungnyapun suka jarang-jarang dan tembus-pandang.
    Malah dari guru-guru yang wanita sendiri tak seorangpun yang berpakaian muslimah. Ini saya saksikan lagi waktu tahun 1951 saya masuk UGM, di mana hanya ada beberapa orang yang berpakaian muslimah.
    Yang dari Jawa berpakaian kebaya kauman, berenda-renda berbagai warna, dan yang dari luar Jawa berpakaian baju kurung.

    Namun sekarang, di mana-mana di seluruh Indonesia, hampir mayoritas mahasiswa puteri berjilbab berbaju muslimah.
    Gerakan kesadaran beragama ini justeru berpusat dari perguruan-perguruan tinggi negeri ternama, seperti ITB, IPB, UI, UGM, dsb.
    Dari merekalah munculnya konsep-konsep menghidupkan kembali ajaran Islam di semua bidang kehidupan; termasuk konsep ekonomi dan perbankan Islam yang sekarang telah diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan mulai melembaga dalam institusi perbankan pemerintah bahkan swasta sendiri.
    Bank-bank swasta milik keturunanpun juga membuka cabang syariah.

    Tidak kurangnya juga sistem pendidikan Islam yang intinya adalah membuang sekat-sekat yang selama ini memisah sistem pendidikan umum dan agama, dan menjadikannya menjadi pendidikan yang terintegrasi.
    Tiga komponen pokok pendidikan yang tadinya berjalan sendiri-sendiri: pendidikan intelektual, emosional dan spiritual (IQ, EQ, SQ) sekarang ingin disatukan dan dipersatukan.
    Pendidikan madrasah dan pesantren mulai menaik dan satu-dua telah mengalahkan sistem pendidikan umum dari pemerintah maupun swasta.

    Dengan lambannya partai-partai Islam bereaksi di pusat, di DPR dan MPR, sekarang gejala kebangkitan daerah yang ingin mendorong diberlakukannya unsur budaya daerah masing-masing, yang bersua lalu adalah, unsur budaya Islam di daerah makin menguat.
    Melalui DPRD masing-masing mereka ingin agar syariat Islam diberlakukan di daerah mereka.

    Satu yang sudah berhasil menggolkannya, yaitu Aceh; tetapi daerah-daerah seperti Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, lalu Banten, Jawa Timur, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Maluku Utara dan NTB, juga sudah menyuarakan hal yang sama.

    Bagi mereka di daerah-daerah yang memang kuat Islamnya itu, cara melawan kebobrokan moral, pelacuran, minuman keras, narkotika, korupsi, tindak kriminalitas dan kekerasan macam apapun tidak mungkin hanya diandalkan kepada hukum negara yang sebagian besar masih berupa warisan kolonial masa lalu, yang sifatnya sekuler, tetapi adalah dengan agama, dan nilai-nilai moral yang berlaku, artinya ini adalah melaksanakan ajaran syariat Islam dalam masyarakat dan negara dengan mempunyai kekuatan hukum, khusus bagi pemeluk Islam yang merupakan kelompok mayoritas itu.

    Ini artinya juga bahwa potensi konflik antara mayoritas Islam dan minoritas Kristen yang selama ini terjadi di pusat, sekarang turun ke daerah.
    Salah satu sebabnya ialah karena ketidak mampuan pusat untuk menyalurkan aspirasi daerah, khususnya dalam hal pemberlakuan syariat Islam ini.

    Kelompok Kristen, sebaliknya, juga memberikan reaksi, sedemikian sehingga ada yang mengancam akan keluar dari NKRI ini dan mendirikan negara sendiri, manakala syariat Islam diberlakukan secara bernegara walau hanya berlaku untuk orang Islam sekalipun.

    Demikianlah potret dari wajah (si) Sara seperti yang saya lihat selama merdeka ini.
    Apa yang kita inginkan dengan kerukunan berbangsa dan bernegara kelihatannya bukan makin mendekat, tapi makin menjauh.
    Struktur ekonomi bipolaristis dan dualistis seperti di jaman kolonial dahulu masih seperti sediakala. Sektor moderen dikuasai oleh modal asing Barat dan warga keturunan Cina, sektor tradisional dan informal digeluti oleh mayoritas warga pribumi.

    Struktur sosial dan politik kita kembali ke sejarah kejayaan masa lalu ? Majapahit dan Mataram ? dengan dihidupkannya kembali budaya feodalisme, paternalisme dan etatisme.
    Sementara sistem kehidupan beragama yang tadinya tenang dan hidup rukun saling berdampingan, sekarang dikacaukan oleh masuknya kekuatan evangelisme dari dunia Kristen kaya dari benua Amerika dan Eropah.

    Upaya pengkristenan ummat Islam dilakukan dengan segala cara dan dengan penyediaan dana yang nyaris tak terbatas.
    Sebagai target pencapaian mereka: 50 % sampai pertengahan abad ke 21 ini, dari hampir 20 % sekarang ini, dan hanya 5 % di awal kemerdekaan.

    Sementara itu di sisi lain, berbeda dengan Kristen, Islam sebagai agama tidak hanya mengatur soal-soal keakhiratan, tetapi juga keduniaan: sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan semua apapun secara kaffah dan menyeluruh.
    Adalah bahagian dari keyakinan ummat Islam: dunia ini hanya bisa diatur dengan hukum Tuhan; tidak cukup dengan hanya hukum yang diciptakan oleh manusia semata.

    Jika semua diserahkan hanya kepada manusia, maka yang berlaku adalah: siapa kuat siapa menang, artinya, yang kuatlah yang menang.
    Demokrasi yang kita praktekkan sekarang di negeri kita adalah demokrasi ala Barat, di mana yang kuatlah yang menang, dan berkuasa, lepas dari apakah dia berpihak kepada yang benar atau tidak.
    Might is right!

    Nampaknya tidak terlihat jalan keluar jika situasi berlanjut seperti sekarang.
    Alternatif yang bisa dimunculkan adalah meniru kearifan politik dan budaya yang dilakukan oleh Mahathir dan pemimpin-pemimpin Melayu di Malaysia.
    Artinya, justeru berangkat dari SARA itu, yang merupakan fakta yang berbicara sendiri: ipso facto evidence.

    Tidak ditutup- tutupi dan bahkan dikunci mati seperti selama masa Orde Baru yang panjang itu.
    Berangkat dari kenyataan SARA itu kita membangun Indonesia Baru ke masa depan.

    Adalah wajar jika kelompok mayoritas yang pribumi diberi peluang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat dan potensinya untuk suatu waktu juga setara dengan kelompok non-pribumi.
    Untuk ini pemerintah harus turun tangan dan merupakan program pemerintah untuk turut membantu dan menfasilitasinya.

    Ribuan pemuda-pemudi pribumi harus dikirim melanjutkan sekolah ke luar negeri setiap tahunnya.

    Gambaran terbalik yang kita lihat sekarang di mana-mana adalah: ribuan anak-anak non-pri keturunan Cina melanjutkan sekolah ke luar negeri, khususnya ke negara-negara maju ke Amerika, Eropah dan Australia, sementara hanya belasan atau beberapa puluhan dari yang pribumi.

    Anak-anak warga keturunan mendapatkan nikmat dari hasil jerih payah orang tua mereka, dalam rangka (tanda kutip) membantu pembangunan di Indonesia, sementara kelompok pribumi hanya memadakan yang datang dari pemerintah.
    Dan itupun kalau beasiswa memang tersedia.

    Anak-anak terlantar, fakir miskin dan orang-orang jompo, sewajarnya memang menjadi tanggungan pemerintah, artinya tanggungan semua kita.
    Selama ini semua hanya tinggal di atas kertas.
    Untuk itu pelaksanaan zakat dari kelompok berada dari kalangan Islam sendiri harus digalakkan dan di mana perlu punya sanksi hukum (syariat) dalam pemberlakuannya.
    Apalagi karena hampir semua dari yang miskin dan kesrakat itu adalah pemeluk Islam.

    Untuk itu paradigma pembangunan di Indonesia tidak cukup dengan hanya mengemukakan pertanyaan: Apa, Bagaimana dan Berapa, tetapi juga: Siapa.
    Unsur Siapa yang bernuansa sosial-budaya dan yang merupakan inti permasalahan SARA selama inilah yang perlu dimasukkan ke dalam perhitungan paradigmatik pembangunan Indonesia ke masa depan.

    Dalam jangka 3 x 20 th perencanaan pengembangan Indonesia ke masa depan, hal ini diharapkan sudah akan tuntas, dan pribumi akan kembali menjadi tuan di negerinya sendiri, setara dengan penduduk pendatang dari manapun asalnya.

    Dengan demikian kita menghabisi ketimpangan struktural yang terjadi selama ini, baik di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, dsb.
    Tegasnya ekonomi yang dualistik harus hapus dari bumi Indonesia itu jika memang kita ingin hidup aman secara bersama-sama dalam masyarakat yang multi-kultur itu.

    Khusus mengenai pemberlakuan Syariat Islam bagi Ummat Islam, di negara Republik Indonesia, kelihatannya tidak ada pilihan lain ke masa depan kecuali kelompok non-Islam berlapang dada; apalagi karena kewajiban melaksanakan syariat Islam ini hanya diberlakukan untuk penduduk yang beragama Islam semata ? samalah seperti yang berlaku di negara jiran Malaysia itu.

    Masalahnya karena Islam mengajarkan demikian, sementara orang Islampun ? khususnya di daerah-daerah -- juga menginginkan demikian.
    Jika Indonesia sebagai negara kesatuan ? ataupun negara persatuan ? akan tetap satu dan bersatu ke masa depan, pilihan di atas seperti yang juga dilakukan di Malaysia kelihatannya adalah jalan keluar yang terbaik. Insya Allah.
    Semoga Allah swt menunjuki kita bersama, amin.


    MANISNYA GRATIFIKASI ITU

    Mochtar Naim
    23 Juni 2013

    Di NEGARA DUNIA KETIGA seperti NKRI ini, kebanyakan pembangunan berskala besar di berbagai bidang kegiatan, baik industri, perdagangan maupun jasa, digerakkan dan dikelolakan oleh korporasi makro multinasional dan di Asia Tenggara khususnya oleh para konglomerat warga keturunan Cina.

    Karena bidang politik dan pemerintahan formalnya masih terpegang di tangan kelompok elit birokrat pribumi, maka yang terjadi adalah kerjasama di bawah tangan antara para konglomerat yang memerlukan izin dan fasilitas formal dari birokrat elit pribumi, sementara birokrat elit pribumi, sebaliknya, juga memerlukan gratifikasi dari para konglomerat dengan dalih gaji formalnya kecil dan fasilitas yang tersedia terbatas.

    Contoh sekilas saja, di Padang, LG untuk mendapatkan izin membangun kompleks mall, hotel, sekolah, rumah sakit berpalang salib bertaraf internasional merasa perlu menyerahkan bantuan keuangan kepada sejumlah lembaga sosial, adat, agama dan pendidikan 50 juta masing-masingnya yang disampaikan secara terbuka dan resmi.

    Bayangkan, berapa pula gratifikasi yang tak mungkin secara terbuka tapi di bawah tangan yang didapatkan oleh para pejabat yang di tangannya terpegang izin membangun mega-proyek berkelas internasional dan bertingkat belasan atau puluhan lantai seperti di Jakarta dan kota besar lainnya itu, di Padang.

    Ketentuan perundang-undangan secara formal di NKRI ini, bagaimanapun, melarang gratifikasi itu, yang karenanya puluhan bupati, walikota, gubernur dan para pejabat di pusat dan di daerah yang didelik dan dipenjarakan, walau dengan hukuman yang rata-rata relatif ringan.

    Praktik gratifikasi ini, bagaimanapun, hanyalah bahagian kecil dari jaringan manifestasi perbuatan korupsi yang bersimaharajalela di NKRI ini yang oleh dunia telah dicap sebagai salah-satu dari negara terkorup di dunia ini.

    Birokrasi pribumi yang feodalistik-hedonistik dengan ekonomi yang liberal-kapitalistik di bawah kendali para konglomerat non-pri ternyata telah bekerjasama dalam membangun NKRI ini sejak masa Orde Baru di akhir 1970an sampai ke masa pasca Reformasi sekarang ini.

    Memang, tak pelak dan tak terbantahkan bahwa pembangunan infrastruktur dan lainnya terutama di kota-kota besar jalan.

    Tingkat perkembangan ekonomi secara angka statistik bahkan juga menggembirakan, yang lalu dijadikan sebagai dalih akan keberhasilan usaha regime Orde Reformasi yang sedang berkuasa sekarang ini membangun negeri.

    Tapi itu juga karena praktis semua sumber kekayaan alam negeri ini dilimpahkan penguasaannya kepada para korporator multi-nasional dan khususnya para konglomerat non-pri itu.

    Sukar membayangkan tetapi itu adalah fakta yang berbicara sendiri bahwa jutaan hektar tanah yang tadinya tanah ulayat rakyat, oleh pemerintah diserahkan HGUnya kepada para korporator multinasional dan konglomerat WNI itu untuk menjadi areal perkebunan berskala besar, pertambangan gas dan minyak bumi, pertambangan galian mineral bermacam rupa, dan jutaan hektar hutan dengan kekayaan alam dan rimba kayu khususnya.

    Karena negara maritim dengan ribuan pulau, tambahkanlah pula kekayaan air dan lautnya pula, yang semua juga diserahkan kepada kelompok korporator dan konglomerat yang sama, yang jumlah mereka hanyalah beberapa ratus saja tetapi dengan itu semua kelompok terkaya di Indonesia ini adalah juga mereka.

    Gratifikasi adalah gula yang manis yang tanpa berbuatpun semua jadi.

    Kita tinggal menentukan, berapa lu dapat dan berapa gua dapat, yang pembangunan pasti akan jalan, karena semua itu gua yang menentukan dan lu yang kerjakan.

    Yang rakyat, mereka kan sejak dulu sudah seperti itu juga.

    MEMBANGUN EKONOMI SUMBAR KE MASA DEPAN
    Mochtar Naim
    24 Juli 2013

    DENGAN kita tolaknya Rencana Lippo Group membangun kompleks Mall, Hotel, Rumah Sakit Siloam dan Sekolah Internasional di kota Padang, di bumi Minang ini, seperti yang telah mereka lakukan di kota-kota lain di Indonesia, maka tugas mendesak kita sekarang ini ialah menjawab pertanyaan:

    Alternatif apa yang harus dan mau tak mau kita pilih dan lakukan dalam membangun ekonomi Sumatera Barat ke masa depan itu?
    Pertanyaan ini harus dijawab segera karena kita tidak bisa ber-lama2 dalam menentukan langkah pasti ke masa depan itu.
    Sumber rujukan kita, bagaimanapun, tentu saja, adalah Pancasila dan UUD 1945 yang kita terapkan secara nasional-menyeluruh serta pedoman hidup kita secara berminang-minang:

    ABS-SBK, dengan berpijak pada adat yang lazim, syarak yang qawi, dengan Kitabullah Al Quran-ul Karim sebagai pedoman utama hidup kita bersama.
    Dengan penolakan kita kepada masuknya proyek makro LG itu, dua hal sekali terbawa:

    satu, menolak masuknya proyek apapun yang berbau kristenisasi dan
    dua, menolak masuknya ekonomi konglomerasi yang seluruhnya berdasar kepada sistem ekonomi liberal-kapitalistik -pasar bebas dan dikuasai secara sepihak oleh para kapitalis non-pri dan multi-nasional itu, dengan menempatkan kita pribumi ini hanya semata kuli, pekerja dan karyawan – tak ubahnya sama seperti di bawah penjajahan dahulu.

    Sebenarnya, jauh dari sebelum usaha masuknya LG ke bumi Minang ini, karena Sumbar bagaimanapun adalah bahagian tak terpisahkan dari Indonesia yang lebih luas, ekonomi di Sumbar ini, langsung atau tak langsung, telah juga dikuasai oleh kekuatan raksasa konglomerat non-pri itu.

    Bukankah jaringan ekonomi perdagangan, impor-ekspor, transportasi, industri, jasa, dsb, di darat, laut dan udara, telah juga mereka kuasai.
    Semua barang apapun yang kita beli di toko2, pasar2, mal2, di manapun, mereka yang kuasai dan kendalikan.

    Belum pula, jutaan hektar tanah yang tadinya adalah tanah ulayat rakyat, demi tuntutan pembangunan di masa Orde Baru, para penguasa negara lalu mengambil alih dan memberikan HGUnya kepada para konglomerat non-pri dan multinasional itu untuk dijadikan sebagai perkebunan swasta berskala besar, terutama sawit, karet, kakao, kopi, teh, dsb.

    Belum pula yang khusus untuk pertambangan sumberdaya alam, minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, besi, hasil kekayaan laut, dsb, semua, kecuali yang dikelola oleh BUMN, diserahkan kepada mereka.

    Yang kita pribumi yang memiliki tanah ulayat ini, lagi-lagi, tak lebih dari jadi kuli dan pekerja kasar di atas bekas tanah ulayat yang kita warisi dari nenek-moyang kita itu.

    Makanya, apa yang telah berjalan selama sekian abad di bawah penjajahan, sekarang ternyata berlanjut ke alam kemerdekaan ini, yang sekarang terutama dikuasai oleh kelompok konglomerat non-pri itu.

    Di Sumatera Barat sendiri, daerah-daerah lingkaran luar, termasuk Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai dan Laut Pantai Barat Sumbar, semua sesungguhnya telah mereka kuasai – dan semua adalah hasil kerjasama antara kelompok penguasa dan pejabat negara dengan pengusaha non-pri dan multi nasional itu.

    Ini karena para penguasa dan pejabat negara itu ingin mencari jalan pintas dalam membangun perekonomian negara ini, yakni dengan menyerahkan apa2 kepada para pengusaha kapitalis konglomerat multi-nasional itu.

    Dengan 300an konglomerat yang 40an di antaranya adalah kelompok terkaya di Indonesia ini, ekonomi, industri dan perdagangan di Indonesia ini dikelolakan atas nama pembangunan oleh mereka.

    Dengan peristiwa LG yang kita tolak beramai-ramai masuk ke bumi Minang ini, kasus ini harus kita jadikan sebagai dalih yang sama untuk menolak yang lain2nya yang serupa dengan itu oleh konglomerat dan korporator manapun.
    Karenanya, karena pembangunan daerah itu bagaimanapun harus jalan dan tidak boleh mandek, kita secara bersama-sama di Sumbar ini sudah harus berpikir keras dan bekerja keras bersama-sama untuk menciptakan alternatif pembangunan ekonomi masa depan yang kita inginkan dan cocok dengan hati nurani kita, dengan landasan Pancasila, UUD 1945 dan ABS-SBK itu yang akan kita wariskan kepada anak-cucu dan keturunan kita.

    Untuk itu Pemerintah Daerah Sumbar, baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, sampaipun ke Kecamatan dan Nagari di seluruh Sumatera Barat sudah harus berfikir keras untuk menentukan dan menetapkan corak dan pola pembangunan daerah yang mana yang akan kita pilih dengan berlandaskan kepada ketiga pedoman pokok di atas: Pancasila, UUD 1945 dan ABS-SBK.

    Dengan itu juga waktunya adalah sekarang bagi para pemikir di Sumbar baik TTS (Tungku nan Tigo Sajarangan) yang merata sampai ke setiap Nagari, maupun para akademisi intelektual yang berkumpul di kampus-kampus universitas, serta para perantau yang tersebar tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di berbagai kota dan negara di dunia ini, secara bersama-sama kita memikirkan dan memperembukkan jawaban yang tepat dari pertanyaan krusial dan mendesak di atas, yaitu: pembangunan ekonomi yang bagaimana yang akan kita kembangkan ke masa depan, khususnya di Sumbar ini.

    Dengan berpedoman kepada Tiga Rujukan Pokok pembangunan tadi: Pancasila, UUD 1945 dan ABS-SBK,, sebenarnya masalah kita secara prinsipiil dan konseptual sudah sangat dimudahkan.

    Intinya adalah seperti yang dinukilkan dalam Pasal 33 UUD 1945
    ayat (1)
    , yaitu bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
    dan ayat (4), yaitu bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbngan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

    Agar pembangunan ekonomi itu tidak hanya semata bersifat material-fisikal tetapi juga moral-spiritual, maka di Sumbar, kecuali kita berpedoman kepada Sila Pertama Pancasila, yaitu berdasar kepada Ketuhanan YME, kitapun memperkuatnya dengan ajaran ABS-SBK yang sekaligus memperlihatkan bahwa adat yang kita pakai tidak berjalan sendiri tetapi juga bersendi syarak dan syarak bersendi Kitabullah.

    Karenanya di Sumbar dan di dunia Melayu umumnya yang juga berpedoman kepada ajaran ABS-SBK itu, tidak ada kegiatan ekonomi dan apapun yang boleh bertentangan dengan dan melanggar ketentuan syarak itu.

    Prinsip bunga dan riba serta eksploitasi orang oleh orang (exploitation de lhome par lhome) yang menjadi dasar dari ekonomi liberal-kapitalistik sendirinya tidak dibenarkan.

    Ekonomi kerakyatan yang berdasar pasal 33 UUD 1945 itu sendirinya di Sumbar dan daerah-daerah yang melaksanakan ajaran syariah Islam lainnya, tidak membolehkan adanya bunga dan riba serta penghisapan tenaga manusia oleh para kapitalis itu, tapi lalu menggantinya dengan sistem ekonomi syariah yang berdasar kepada kerjasama syirkah yang bersifat saling membantu dan saling menguntungkan.

    Dengan prinsip ekonomi syirkah berdasar koperasi ini maka siapapun yang berminat masuk tidak jadi halangan, karena mereka adalah partner yang sejajar dan seimbang dengan pihak rakyat dan masyarakat serta pemerintah sendiri.
    Tegasnya tidak ada usaha apapun yang mereka masuki yang mereka hanya kerjakan sendiri dan kita dijadikan hanya sebagai kuli dan kuda beban seperti yang berlaku selama ini.

    Ekonomi syirkah dimaksud sewajarnya juga berdasarkan koperasi, dengan mengintegrasikan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi koperasi.
    Dengan itu kita mengutamakan memikirkan kepentingan rakyat yang sifatnya total-menyeluruh.
    Pemerintah tugas utamanya adalah menfasilitasi dan mendorong rakyat untuk seluruhnya masuk ke dalam sistem ekonomi yang kaffah-totaliter bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu.

    Contoh bagaimana rakyat semua dilibatkan dalam ikut membangun ekonomi kenegaraan itu tidak usah jauh-jauh, karena itulah yang dipraktekkan di negeri leluhur para konglomerat itu, di Tiongkok, di Korea dan Jepang, di samping juga contoh-contoh yang diperlihatkan di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Singapura, Vietnam dan Thailand.

    Melalui gugahan pemikiran ini diharapkan bahwa dalam waktu dekat ini kita di ranah dan di rantau akan segera berkumpul-kumpul membicarakan masalah mendasar dari sistem perekonomian yang bagaimana yang sebaiknya kita kembangkan ke masa depan, khususnya di ranah Minangkabau yang kita warisi dari nenek-moyang kita ini.

    Kalau Dunsanak setuju dengan maksud Surat Terbuka ini, tolong di Like & Send atau di Tweet




    Link dengan situs-situs Dialektika, Logika dan Sistematika serta Toko Buku.
    nan AMPEK I ||   anggt. DPR-DPRD ||   Syair Berhaji ||   RASO-PARESO ||   Kisah PRRI ||   PITARUAH AYAH ||
    Situs komunitas nagari.org mulai dibangun th. 2002, 2003 BPNK, 2005-v2, 2007-v3. All Right Reserved, Contact and Info : info@nagari.or.id
    This site support for MSIE 5.5+, Flash 5+, JavaScript, 800 x 600 px